Jakarta, CNNCelebes – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai periode alokasi dana program tersebut.
Melalui keterangan resminya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima alokasi anggaran sekitar Rp500 juta untuk operasional selama 12 hari.
“Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Khairul menjelaskan, skema penyaluran dana dilakukan langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing SPPG tanpa melalui perantara pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan mempercepat distribusi anggaran sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal di wilayah pelaksanaan program.
Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, BGN menilai peredaran anggaran MBG turut memberikan dampak ekonomi terhadap sektor pertanian daerah, terutama dalam menciptakan kepastian pasar bagi hasil produksi pangan lokal.
Menurut Khairul, peningkatan aktivitas produksi pangan juga berkontribusi pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang rata-rata mencapai angka 125, sehingga membuka peluang peningkatan investasi serta kesejahteraan petani.
BGN menegaskan akan terus menjaga keterbukaan informasi publik serta memastikan setiap pelaksanaan program MBG dapat dipantau secara akuntabel oleh masyarakat.
