Palopo | CNN Celebes – Rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan tanggapan keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. Organisasi lingkungan tersebut menilai kebijakan yang diusulkan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ini berisiko menjadi alat yang anti demokrasi dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Keputusan untuk membentuk satgas muncul setelah data menunjukkan Sulsel masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat aksi unjuk rasa tertinggi di Indonesia. Gubernur Andi Sudirman menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak negatif tingginya demonstrasi terhadap iklim investasi daerah.
“Kita tidak bisa mengabaikan kondisi ini. Se-Sulsel mengalami lonjakan demonstrasi, termasuk di Luwu Raya yang baru-baru ini terjadi aksi berlangsung berhari-hari. Hal ini jelas tidak mendukung kepercayaan investor terhadap Sulsel,” ungkapnya.
Menurutnya, satgas diharapkan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang menggelar aksi, sekaligus untuk memetakan serta mengikuti upaya penyelesaian aspirasi yang disampaikan. Tujuan utama adalah memastikan aspirasi bisa tersalurkan dengan baik tanpa berujung pada kerusuhan seperti yang terjadi pada tahun 2025, ketika Kantor DPRD Sulsel dan DPRD Makassar terbakar akibat aksi massa.
Namun pandangan ini tidak sepenuhnya diterima WALHI Sulsel, yang menekankan bahwa upaya mengatur demonstrasi perlu tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang menjadi dasar negara.
