MAKASSAR, CNN CELEBES — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi nasional kini mulai disorot tajam. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap potensi pemborosan dalam program tersebut yang diperkirakan mencapai 1,4 juta ton makanan terbuang setiap tahun.
Angka itu bukan sekadar statistik. Jika diasumsikan satu porsi MBG setara 1 kilogram, maka ada sekitar 1,4 miliar porsi makanan yang berpotensi tidak termanfaatkan. Dengan asumsi harga rata-rata Rp10.000 per porsi, nilai makanan yang berpotensi terbuang diperkirakan mencapai Rp14 triliun per tahun.
Jumlah tersebut belum termasuk biaya produksi, distribusi, pengemasan, hingga operasional yang juga berpotensi ikut terseret dalam pemborosan anggaran.
Temuan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Di tengah beban fiskal negara dan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi, potensi pemborosan dalam jumlah fantastis itu menimbulkan pertanyaan serius: apakah program MBG benar-benar dirancang secara matang, atau justru berisiko menjadi proyek besar dengan kebocoran besar pula?
Persoalan ini tidak bisa hanya dibaca sebagai masalah sisa makanan semata. Ada persoalan mendasar yang harus dijawab, mulai dari akurasi data penerima manfaat, ketepatan distribusi, perencanaan kebutuhan pangan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Tanpa sistem kontrol yang ketat, program yang seharusnya menyasar perbaikan gizi anak bangsa itu justru berpotensi melahirkan pemborosan anggaran dalam skala nasional.
Kritik juga mengarah pada lemahnya antisipasi terhadap food waste, yang semestinya sudah menjadi bagian utama dalam desain kebijakan sejak awal. Sebab, keberhasilan program bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar makanan itu benar-benar dikonsumsi dan memberi manfaat nyata.
Sejumlah kalangan menilai, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan narasi “program unggulan” tanpa dibarengi transparansi data, evaluasi berkala, dan pengawasan publik. Jika tidak diawasi secara serius, program MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi beban anggaran baru yang menghabiskan uang negara tanpa hasil maksimal.
Program dengan nilai strategis sebesar ini, menurut berbagai sorotan, seharusnya dibangun dengan pendekatan yang presisi, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar target serapan atau pencitraan kebijakan.
Jika potensi pemborosan ini tidak segera diantisipasi, maka negara bukan hanya kehilangan triliunan rupiah, tetapi juga kehilangan momentum untuk menghadirkan program gizi yang benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Sumber: Makassarinfoku
